Pendanaan Pendidikan dan

PENDANAAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PERMASALAHANNYA

Pendahuluan
Upaya pendanaan pendidikan dasar dilihat sebagai masalah utama dan sangat strategis dikarenakan lebih dari 70 % tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD).Ditinjau dari segi Ekonomi, pendidikan SD merupakan salah satu sasaran untuk meningkatkan kualitas SDM yang dapat memberikan nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi. Semakin baik pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu dalam meningkatkan penghasilannya, artinya beneit yang diperoleh berbanding lurus antara tingkat pendidikan dengan manfaat/kualitas kehidupannya.
Konsep biaya pendidikan akan mempunyai makna jika dihubungkan dengan efisisensi, baik secara eksternal maupun secara internal.Efisiensi eksternal dengan tingkat balik (Rate of Return) ekonomi dari investasi pendidikan dalam SDM yang digambarkan dalam profil upah tenaga kerja terdidik dibandingkan dengan biaya input pendidikan.Sedangkan efisiensi internal dikaitkan dengan efektifitasnya dalam mendukung hasil-hasil belajar.Efisiensi internal sangat tergantung pada faktor institusional dan faktor managerial pengelola pendidikan.
Perlu dikemukakan bahwa keuntungan pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan standar nilai ekonomi dan uang.Hal ini disebabkan manfaat pendidikan disamping memiliki nilai ekonomi atau pendapatan seseorang dari produktifitas yang dimilikinya, memerlukan asumsi-asumsi bahwa produktifitas seseorang dianggap merupakan fungsi dari keahlian dan ketrampilan yang diperoleh dari biaya pendidikan.Ukuran hasil pendidikan kita gabungkan dengan data biaya pendidikan dapat menjadi ukuran efisiensi eksternal.Ada 4 indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan yaitu :
1. Dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi
2. Dapat tidaknya memperoleh pekerjaan
3. Besarnya penghasilan (gaji) yang diterima
4. Sikap prilaku dalam konteks sosial, budaya dan politik
Tingkat pendidikan yang dienyam oleh seseorang, walaupun banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat non pasar, secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran, akan tetapi hampeir keseluruhan jasa dan fasilitas pendidikan diberbagai negara berkembang disediakan oleh pemerintah, maka faktor-faktor penentu dari sisi permintaan terhadap pendidikan menjadi jauh lebih penting dari pada faktor-faktor penentu disisi penawarannya.Dari sisi permintaan, ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan,yakni: (1) harapan bagi seseorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern dimasa yang akan datang (hal ini merupakan manfaat pendidikan individual) bagi siswa dan atau keluarganya; serta (2) biaya-biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan atau keluarganya.Dari uraian tersebut sebenarnya permintaan terhadap pendidikan merupakan sutau “permintaan tidak langsung” atau derived demand, yakni permintaan terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan berpenghasilan tinggi disektor modern.Hal ini sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang.Bagi masyarakat dinegara-negara berkembang (terutama golongan miskin), mereka menginginkan pendidikan bukan karena alasan-alasan atau manfaatnya yang bersifat non ekonomis (reputasi,gengsi) melainkan hanya sebagai suatu wahana dalam rangka mengamankan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan disektor modern.Manfaat-manfaat pendidikan tidak langsung inilah yang pada akhirnya akan dipertimbangkan berikut biaya-biayanya.
Pada sisi penawaran , jumlah sekolah ditingkat sekolah dasar lebih banyak ditentukan oleh proses politik, yang sering tidak ada kaitannya dengan kriteria ekonomi.Karena semakin besar dan kuatnya tekanan-tekanan politik yang ditanggung pemerintah Negara-negara berkembang untuk menyediakan sekolah yang lebih banyak,

B. Permasalahan
1. Bagaimana sebaiknya pemerintah pusat/daerah dalam mendisain pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar
2. Siapakah yang lebih berperan utama dalam pembiayaan pendidikan
3. Apakah kendala utama pendanaan pendidikan

C. Review Singkat Literatur
1. Disain Pendanaan Pendidikan
Menurut Nanang Fattah dalam bukunya Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan,2006 Pendanaan mempunyai fungsi manajemen, baik dalam perencanaan maupun pengawasan.Untuk ini, ketepatan disain pendanaan menjadi sangat menentukan.Alasannya, tidak semua pendanaan dirancang untuk melakukan fungsi manajemen.Karena itu, dibawah ini disajikan beberapa bentuk disain pendanaan sebagai berikut :
a. Line Item Budget
Anggaran butir-perbutir merupakan bentuk pendanaan yang paling simpel dan banyak digunakan.Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori misalnya gaji, upah, honor menjadi satu kategori atau satu butir, dan perlengkapan, sarana, material dengan butir tersendiri.
b. Program Budget Sytem
Bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program.Pada anggaran biaya per butir dihitung berdasar jenis butir (item) yang akan dibeli, sedangklan pada anggaran program biaya dihitung berdasar jenis program.Misalnya, jika dalam anggaran butir-perbutir disebut gaji guru (item 01), sedangkan dalam anggaran laporan disebut gaji untuk perencanaan pengajaran IPA hanyalah salah satu komponen, dan komponen lain yang termasuk program percobaan mencakup alat-alat IPA, bahan-bahan Kimia, IPA dan sebagainya, menjadi satu paket.
c. Performance Budget
Sesuai dengan namanya, bentuk anggaran ini menekankan hasil (performance) dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran.Pekerjaan akhir dalam suatu program dipecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur.Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program.
d. Planing Programming Budgeting System
Ini merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisinya secara sistematis.Tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang.Dalam proses ini data tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga`pengambil keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan
2. Biaya Pendidikan
Biaya pendidikan ditingkat sekolah berasal dari tiga sumber yaitu ; pemerintah, keluarga siswa dan masyarakat.Selama ini kita hanya fokus pada dana yang dikeluarkan pemerintah dan mengabaikan pengeluaran oleh keluarga siswa dan masyarakat, seolah-olah tidak sepenting dana pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan disekolah.Dedi Supriadi (2006)
Pendekatan yang berbasis dana pemerintah mengandung kelemahan untuk memprediksikan jumlah biaya sebenarnya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, karena mengabaikan kontribusi orang tua siswa untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.Perubahan kebijakan pemerintah terhadap pembiayaan pendidikan akan berpengaruh nyata terhadap pengeluaran yang ditanggung oleh orang tua siswa dan masyarakat.Mark Bary (1996) dalam Supriadi (2006)
Komponen-komponen pembiayaan yang ditanggung oleh keluarga siswa diantaranya ; pembelian seragam sekolah, buku, kegiatan ekstra kurikuler, transportasi, uang jajan dan sebagainya, yang mana terjadi keberagaman nominal bagi setiap siswa tergantung kondisi sosial ekonomi orang tua siswa tersebut.
Studi Bank dunia (1993) mengungkapkan bahwa kontribusi masyarakat terhadap pendidikan berkorelasi dengan status sosial ekonomi masyarakat.Besaran penerimaan biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua siswa mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat.Artinya, biaya merupakan fungsi dari struktur ekonomi masyarakat di suatu daerah.
3. Kemiskinan, Ketimpangan dan Pembangunan
Kita menyaksikan bahwa kemiskinan yang mencolok masih banyak ditemukan di Negara-negara berkembang,meskipun telah terjadi perbaikan-perbaikan yang signifikan selama lebih dari separuh abad terakhir. (2004) Todaro & Smith. Lebih dari 1,2 Milyar hidup dengan paritas daya beli kurang dari $1 perhari, dan lebih dari 2,8 Milyar kurang dari $2 per hari. Banyak diantara mereka itu yang sedikit melek huruf dan bahkan buta huruf.
Terdapat pendapat dikalanagan pembuat kebijakan bahwa pengeluaran publik yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan akan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan.Pendapat yang mengatakan bahwa konsentrasi penuh untuk mengurangi kemiskinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan sebanding dengan argumen yang menyatakan bahwa derajat ketimpangan yang rendah akan mengalami tingkat pertumbuhan yang lambat.
Paling tidak terdapat lima alasan mengapa kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan.
a. Kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, ini menyebabkan pertumbuhan per-kapita lebih kecil daripada jika distribusi pendapatan lebih merata.
b. Kaum kaya di negara miskin tidak memiliki hasrat untuk menginvestasikan kapitalnya didalam perekonomian negara mereka sendiri, ini berbeda dengan negara maju yang dahulunya kaum kayanya berinvestasi untuk memperkuat perekonomian negara mereka
c. Pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk yang dialami golongan miskin, yang tercermin dari kesehatan, gizi, dan pendidikan yang rendah dapat menurunkan produktifitas ekonomi mereka
d. Peningkatan tingkat pendapatan golongan miskin akan mendorong kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal, sementara golongan kaya mengkonsumsi barang mewah impor
e. Penurunan kemiskinan secara masal dapat menstimulasi ekspansi ekonomi yang lebih sehat karena merupakan insentif materi dan psikologis yang kuat bagi meluasnya partisipasi publik didalam proses pembangunan.Sebaliknya lebarnya kesenjangan pendapatan dan besarnya kemiskinan absolut dapat menjadi pendorong negatif materi dan psikologis yang sama kuatnya terhadap kemajuan ekonomi
Oleh karena itu bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dan penanggulangan kemiskinan bukanlah tujuan yang saling bertentangan.
Kasus Cina yang dipublikasikan Bank Dunia menyebutkan pengurangan dramatis dalam kemiskinan dari 303,4 juta menjadi 213,2 juta pada tahun 1987 – 1998 saja, hal ini terjadi karena pertumbuhan yang tinggi dan kerjasama cina dengan bank dunia untuk memperbaiki program pengurangan kemiskinan dan melaksanakan upaya jangka panjang untuk menyediakan paling tidak pendidikan dasar.
Pembahasan
1.Bagaimana seharusnya pemerintah mendisain Pendanaan Pendidikan
a. Pengurangan distribusi ukuran golongan atas melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif.Setiap kebijakan nasional yang mencoba memperbaiki standar hidup 40 % penduduknya yang paling miskin harus didukung oleh sumber-sumber finansial yang memadai agar setiap rencana pemerataan diatas kertas bisa diwujudkan menjadi program-program nyata pembiayaan pendidikan
b. Pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa pendidikan.Pembayaran Public yang dibiayai oleh pajak bagi kelompok penduduk miskin merupakan instrumen lain yang cukup berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan, contohnya dana BOS, namun program ini harus dirancang dengan cermat.
c. Adanya serangkaian kebijakan yang dirancang untuk menghasilkan berbagai perubahan struktural dalam distribusi aset, kekuasaan dan kesempatan memperoleh pendidikan serta penghasilan (pekerjaan) bagi orang tua siswa atau seluruh masyarakat.Maka kesempatan untuk memperbaiki taraf hidupnya secara signifikan akan berdampak terhadap expenditure dibidang pendidikan anaknya.
d. Disain pendanaan pendidikan perlu diarahkan pada hal-hal pokok seperti ;kesempatan memasuki sekolah,kesempatan untuk bertahan disekolah,kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar dan kesempatan untuk menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat.
e. Alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk berbagai penyuluhan yang berlangsung menyentuh kebutuhan PBM, sementara pembangunan fisik gedung atau infrastruktur selama masa transisi sampai terjadi keseimbangan biaya pendidikan dapat ditangguhkan.Dengan demikian,efisiensi biaya pendidikan akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pengeluran pendidikan dan memberikan prioritas bagi faktor-faktor yang benar-benar menyentuh kebutuhan pembiayaan pendidikan.
f. Pendanaan pendidikan disamping dianggarkan pada DAU dari APBN, sebaiknya juga dianggarkan pada DAK dari APBD.Ini dikarenakan kesanggupan APBN masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang cukup besar.
g. Alokasi anggaran untuk gaji/kesejahteraan guru dan PBM perlu mendapat prioritas, karena kedua komponen tersebut sangat penting untuk kualitas pendidikan
h. Rencana anggaran 20% pendidikan dari APBN dan APBD harus difokuskan kepada pembiayaan peserta didik, tidak dipakai untuk gaji guru dan investasi gedung sekolah. Kesiapan SDM untuk pengelolaan anggaran 20% baik di Depdiknas, Dinas pendidikan Provinsi, dinas kab./kota, serta para pimpinan sekolah, dan para ketua yayasan. Semua pihak ini harus menyamakan persepsi bahwa dana tersebut memang untuk pembiayaan peserta didik agar bisa maju dan berkembang.
i. Penyaluran block grant maupun BOS harus diiringi ilmu manajerial bagaimana cara mengelola supaya uang tersebut tepat sasaran tepat program tepat penggunaan sesuai dengan keinginan dari filosopi anggaran tersebut. Dinas Pendidikan dan unsur yang terkait seyogyanya mengadakan pelatihan cara penggunaan dan pelaporan penggunaan uang baik block grant maupun BOS kepada calon penerima bantuan tersebut. Dana BOS dan bantuan sejenisnya harus dihindarkan dari Aid Failure (kegagalan bantuan) dengan perencanaan yang cermat.
2.Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan
Studi Bank Dunia (1997) memperkirakan bahwa jumlah total sumbangan keluarga pada tahun 1992 sebesar Rp.4,9 Trilyun kemudian pada tahun 1995 meningkat Rp.6,5 Trilyun.ADB (1998:3) dalam Supriadi hal 33 pada tahun 1995 – 1996 total biaya sebesar Rp.21,6 Trilyun, sebanyak Rp.12 Trilyun dari pemerintah dan Rp.10 Triyun dari masyarakat/orang tua siswa.Ini menunjukan besarnya peranan keluarga.Namun jika dihitung lebih cermat lagi, jumlah sumbangan masyarakat bisa lebih besar dari itu manakala semua jenis pengeluaran dihitung.
Selanjutnya temuan penting dari studi Supriadi meyebutkan peranan keluarga dalam pendanaan pendidikan, sumbangan keluarga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan subsidi pemerintah, yakni 68 % dari keluarga pada tingkat Sekolah Dasar dari rata-rata biaya pendidikan sebesar Rp.1.324.465 pertahun.
Hasil Studi yang mewakili keadaan ril ditingkat Sekolah Dasar mempunyai implikasi yang luas terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya hasil penelitian Luqman Hakim menunjukan bahwa secara umum outcome BOS sudah baik, akan tetapi untuk partisipasi masarakat ada kecendrungan makin menurun. Ini terjadi karena para pembuat kebijakan di hadapkan pada persoalan untuk menuntaskan wajib belajar tetapi disisi lain tuntutan mutu pendidikan harus ditingkatkan dan ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Upaya perbaikan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program BOS sangat diperlukan oleh para pembuat kebijakan guna lebih sempurnaya program ini.
3.Kendala dalam Pendanaan Pendidikan
Harus diakui, faktor biaya selama ini merupakan kendala utama bagi anak-anak kurang mampu untuk meneruskan pendidikan. Krisis yang terjadi secara mendadak antara tahun 1997 dan 1998 membuat kondisi orang yang hidup dibawah garis kemiskinan semakin bertambah dari 18% menjadi 24% persen dari jumlah penduduk Indonesia ( BPS, Bappenas dan UNDP, 2001). Tidak setiap anak usia sekolah bisa mengikuti pendidikan yang baik, meskipun otaknya mungkin cemerlang. Tingkat pendidikan yang rendah bagi kebanyakan anak usia sekolah menyebabkan mereka menjadi SDM yang kurang mampu bersaing. (Info Dikdasmen volume 4, No 1, November 2005).
Faktor penyelenggaraan pendidikan yang kurang terbuka dan merata.Pada umumnya masyarakat pedalaman mereka kurang faham bagaimana cara menyekolahkan anak-anak mereka apalagi yang selalu terbesit adalah mahalnya pendidikan . Mereka tidak faham bahwa ada bantuan dana pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Umumnya para orangtua ingin menyekolahkan anaknya tapi mereka tidak mendapat informasi bagaimana caranya untuk dapat mamasukkan anak mereka kesekolah dengan biaya pendidikan yang rendah. Banyak anak di daerah pedalaman yang tidak dapat mengenyam pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah perlu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembaha-ruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sehingga penyelenggaraan pendidikan makin terbuka dan merata. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi dan strategi pembangunan nasional (undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003).
Masalah ketidak mampuan orang tua siswa untuk pembiayaan pendidikan anaknya karena tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.Jika pembiayaan pendidikan diharapkan lebih besar porsinya dari orang tua siswa atau masyarakat maka pemerintah berkewajiban membuka peluang-peluang akses perekonomian masyarakat dapat tumbuh dengan menciptakan iklim yang kondusif untuk berusaha. Dalam konteks ini, stabilisasi ekonomi lebih diarahkan pada usaha untuk membuat masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Pendekatan yang hanya berkonsentrasi pada ‘pengetatan’ saja tentu saja tidak mungkin memecahkan masalah kemiskinan. Negara harus memperhatikan sektor produktif mana yang memang kuat. Sektor informal yang menjadi elemen penting ekonomi kecil dan menengah terbukti mampu menahan angka kemiskinan.
Model pertumbuhan ekonomi pembangunan berkelanjutan dengan sendirinya memberi peluang orang tua siswa untuk memiliki pilihan-pilihan untuk pendidikan anaknya.
Dengan demikian, jelas salah satu akar masalah pendidikan kita adalah pembiayaan. Karena itu, tanpa peningkatan pembiayaan dari pemerintah, maka jelas pendidikan kita sangat sulit untuk bisa keluar dari krisis. Memang UUD 1945 (setelah amandemen) menetapkan, anggaran pendidikan 20 persen, yang dipikul pemerintah pusat dan daerah. Tetapi, kita semua mengetahui, tetap belum terjadi peningkatan yang betul-betul signifikan dalam anggaran pendidikan.
Jelas pula, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas pendanaan pendidikan, misalnya, dengan mengharapkan agar masyarakat memberikan sumbangan lebih besar lagi bagi pembiayaan pendidikan kita. Dengan kondisi ekonomi yang masih berat di berbagai daerah, sulit diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi lebih besar.

Kondisi Kabupaten Agam
Pada tabel dibawah ini dapat kita perhatikan keadaan penduduk, usia pendidikan dasar dan kondisi pendidikan tertinggi orang tua siswa Kepala Keluarga miskin :

Tabel 1.Komposisi penduduk usia pendidikan dasar dan pencapaian APM/APK
Penduduk
Data Siswa SD/MI 1)
Jumlah Siswa SMP/MTs 2)
APM SD/MI
APK SMP/MTs
TARGET NASIONAL
7-12 tahun
13 - 15 tahun
7-12 tahun
Siswa SD/MI
APM SD/MI
APK SMP/MTs
50,578
28,761
47,296
63,788
26,106
93.51
90.77
95.00
98.00
Sumber :Dinas Pendidikan Kab.Agam
Tabel.2 Jumlah KK Miskin



Jlh. Pddk
Jlh.KK
Jlh.KK


Miskin
435,939
96,689
22,941



Sumber : Camat Malalak
















Tidak/ Belum
Tidak Tamat
Tamat
Tidak Tamat
Tamat
Tidak Tamat
Tamat
Tidak Tamat
Tamat
Total
Pernah Sekolah
SD
SD
SLTP
SLTP
SLTA
SLTA
D3
D3

19,099
35,211
22,580
2,956
9,429
1,430
6,512
213
259
96,689
Tabel.3 Pendidikan Tertinggi KK Miskin
Sumber : Camat Malalak

Data tersebut diatas memperlihatkan kepada kita dari jumlah penduduk Kabupaten Agam sebanyak 435.939 orang yang terdiri dari 96.689 kepala keluarga, jika dirata-ratakan setiap keluraga memiliki anggota keluarga 4 atau 5 orang, dan lebih kurang 6 % dari jumlah penduduk adalah usia sekolah pendidikan dasar.Kita asumsikan setiap Kepala Keluarga memiliki 1 orang anak yang beruasia pendidikan dasar,selajutnya dari 96.689 Kepala keluarga tersebut data menyajikan 22.941 berada pada kondisi miskin.Artinya terdapat 22.941 anak yang mengalami kesulitan pendanaan pendidikan oleh orang tuanya.
Selanjutnya kita coba menelusuri penyebab kenapa miskin,sesuai dengan teori diatas bahwasannya tingkat pendidikan berkorelasi terhadap kemampuan memperoeleh pekerjaan disektor modern.Jika data menyajikan masih terdapat 35.211 penduduk keseluruhan tidak tamat SD dan 22.580 hanya tamat SD, agaknya sudah bisa menjawab kenapa mereka miskin yang 22.941 kepala keluarga tersebut.
Agaknya salah satu generalisasi yang terbilang paling valid mengenai penduduk miskin adalah bahwasannya mereka pada umumnya bertempat tinggal didaerah-daerah pedesaan dengan mata pencaharian pokok dibidang-bidang pertanian dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional, telah diketahui sejak lama bahwa duapertiga penduduk miskin menggantungkan hidup mereka dari pola pertanian yang subsisten, baik sebagai petani kecil atau buruh tani yang berpenghasilan rendah, dan sepertiga lainnya mereke mengandalkan hidupnya dari usaha-usaha jasa kecil-kecilan, dan sebagian lagi bertempat tinggal didaerah-daerah sekitar atau pinggiran kota, atau kampung-kampung diperkotaan dengan pencaharian sektor marginal.Kita butuh studi lebih lanjut apakah ini yang menyebabkan APM/APK Pendidikan dasar di Kabupaten Agam masih dibawah target Nasional (95 % dan 98 %) yakni hanya mencapai 93,51 % SD dan 90,77 % SMP
Menurut Todaro (2004) hampir 80 % kondisi tersebut berlaku dinegara-negara berkembang Asia. Untuk kondisi Agam diatas kiranya disain pendanaan pendidikan, atau bagaimana seharusnya pemerintah seperti yang telah diuraikan diatas mesti diterapkan untuk pembiayaan pendidikan anak-anak yang kebetulan orang tuanya berada pada tabel KK miskin tersebut dan kebijakan-kebijakan agar anak-anak pada KK miskin tersebut keluar dari tabel KK Miskin jika dewasanya nanti dengan mengantarkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, agar mereka memperoleh kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik.Jangka panjang diharapkan penurunan jumlah KK Miskin bisa diwujudkan dengan memutus rantai kemiskinan yang tentunya kita jawab dengan Pendidikan berkualitas.

Kesimpulan
Peningkatan anggaran pendidikan SD hendaknya menjadi prioritas, karena pendidikan dasar merupakan kebutuhan setiap warga negara. Perlunya meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar, bagi semua anak usia 7-15 tahun dengan mengutamakan anak Usia 12-15 di daerah miskin, terpencil , dan terisolasi
Upaya untuk mengefisiensikan dalam pemanfaatan dana pendidikan SD, menuntut perhatian serius, seperti halnya dana BOS ,peningkatan managerial kepala sekolah untuk menggali sumber dana, menganggarkan dan mengalokasikan dana secara tepat.
Peranan pemerintah dalam pendananaan pendidikan maupun masyarakat dirasakan relatif masih rendah, karena kondisi perekonomian baik pemerintah maupun sebahagian masyarakat masih rendah seperti yang diungkapkan Todaro.
Akhirnya key word yang tepat dalam pendanaan pendidikan pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia adalah Efisiensi penggunaan sumber dana yang terbatas baik pemerintah maupun masyarakat.






Word Count 3000
Bacaan :
Azra, Azyumardi (2005)Krisis Pendidikan, Republika Online
http://www.republika.co.id/htm
Fattah, Nanang (2006) Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan,Bandung : Remaja Rosda
Karya
Hakim, Luqman (2007) Analisis Pemantauan Outcome Program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Di Madrasah Tsanawiyah Gresik,Abstrak, Program Studi
Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Universitas
Muhammadiyah Malang.
Supriadi, Dedi (2006) Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah,Bandung : Remaja
Rosda Karya
Todaro,Michael P & Smith Stephen C (2004) Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,
Jakarta : Erlangga
World Bank (2007).Indonesia :Public Expenditure,prices, and the poor,Washington
[On-Line].http://www.worldbank.org/publication